Berikut ini Profil Wilayah Desa Jumpai 1. Kondisi Geografis Desa Jumpai merupakan salah satu Desa dari 12 Desa dan 6 Kelurahan di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Desa Jumpai berjarak 6 km ke arah selatan dari kota Semarapura Ibu kota Kabupaten Klungkung. Luas wilayah Desa Jumpai ± 144 hektar yang  terbagi menjadi 2 Dusun (Banjar Dinas) yakni Banjar Dinas Kawan dan Banjar Dinas Kangin serta 1 Desa Pakraman yakni Desa Pakraman Jumpai. 2. Batas-batas Batas Sebelah Utara          : Desa Gelgel dan ...

 Visi  “Mewujudkan Desa Jumpai yang Mandiri dan Berkembang”   Misi Peningkatan Kualitas SDM Pengembangan Ekonomi Produktif dan Bumdesa Melestarikan Adat dan Budaya Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih dan Terpercaya terciptanya Sinergitas diantara Pemangku Kepentingan  ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA  JUMPAI KECAMATAN  KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG No Nama Jabatan 1 I Wayan Sudiarna  Perbekel 2 Putu Agus Pande Saeka,S.E. Sekretaris Desa 3 Ni Ketut Suriati Kaur Tata Usaha dan Umum 4 I Nengah Kania Kaur Keuangan 5 I Wayan Adi Martana Kaur Perencanaan 6 Ni Luh Raka Kasi Pemerintahan 7 Ni Nyoman Sri Wahyuni Kasi Kesejahteraan 8 Ni Made Ayu Sitarmini Kasi Pelayanan 9 I Wayan Suwirka KBD Kangin 10 I Wayan ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik ...