Selamat Datang di Website Resmi Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Jumpai untuk seluruh masyarakat. ..selengkapnya

Berikut ini sejarah Desa Jumpai Sejarah merupakan serentetan peristiwa pada zaman lampau, zaman sekarag dan masa yang akan datang, yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya baik berupa benda-benda, prasati, babad dan bukti lainnya yang mendukung. Demikian juga dengan keberadaan berdirinya Desa Jumpai sangat sulit dibuktikan pengungkapannya karena keterbatasan bukti pendukung. Mungkin sangat ..selengkapnya

Berikut ini Profil Wilayah Desa Jumpai 1. Kondisi Geografis Desa Jumpai merupakan salah satu Desa dari 12 Desa dan 6 Kelurahan di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Desa Jumpai berjarak 6 km ke arah selatan dari kota Semarapura Ibu kota Kabupaten Klungkung. Luas wilayah Desa Jumpai ± 144 hektar yang  terbagi menjadi 2 Dusun (Banjar Dinas) yakni Banjar Dinas Kawan dan Banjar Dinas Kangin ..selengkapnya

 Visi  “Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”   Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Meningkatkan/Melestarikan Seni Budaya Lokal ..selengkapnya

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA  JUMPAI KECAMATAN  KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG No Nama Jabatan 1 I Nengah Parwata,SH. PJ. Perbekel 2 Putu Agus Pande Saeka,S.E. Sekretaris Desa 3 Ni Ketut Suriati Kaur Tata Usaha dan Umum 4 I Nengah Kania Kaur Keuangan 5 Ni Made Ayu Sitarmini Kaur Perencanaan 6 Ni Luh Raka Kasi Pemerintahan 7 I ..selengkapnya

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, ..selengkapnya

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan ..selengkapnya

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa ..selengkapnya